Kerincigoogle.com, Kerinci - Terkait adanya laporan masyarakat adanya
dugaan Pungutan yang tinggi, dalam pengurusan SIUP, SITU yang tidak
sesuai dengan Aturan, dikantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu, bupati
Kerinci, lakukan Sidak.
Selasa (20/1), sekitar pukul 15:00 wib, bupati Kerinci, H.
Adirozal, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke kantor Pelayanan Satu
Pintu. Saat Sidak, Bupati Kerinci, menemukan adanya pungutan diluar
Peratutan daerah (Perda) dan Kwitansi Kosong.
Dengan adanya temuan diatas, spontan Bupati Kerinci, geram
dan naik Pitam. Selain itu, bupati Kerinci juga kecewa dengan instansi
terkait, karena mempersulit pelayanan terhadap masyarakat.
Kepada sejumlah pegawai kantor Pelayanan Satu Pintu, bupati
Kerinci, dengan nada tinggi menekankan, kedepan hanya kepengurusan HO
yang dikenakan biaya. Selain itu, dia juga menekankan agar lebih
mengutamakan pelayanan pengurusan surat-menyurat.
"Berikan pelayanan prima kepada masyarakat, jangan adalagi
pungutan diluar ketentuan, jika masih terdengar saya tidak akan
main-main, akan saya beri sanksi tegas terhadap pelakunya," Ancam
Adirozal, dengan nada tinggi.
Selain itu, Bupati Kerinci, juga menugaskan kepada kepala
Kantor Perizinan, agar memasang himbauan kepada masyarakat yang
ditempel diluar kantor, bahwa kepengurusan izin kecuali HO tidak tidak
dipungut biaya.
Usai sidak di kantor Pelayanan Satu Pintu, bupati Kerinci,
melanjutkan sidak kekantor BKD Kerinci. Saat sidak, bupati menemukan
salah satu pegawai yang Dinas Luar. Selain itu, bupati juga menemukan
adanya kandang ayam di depan kantor BKD, yang notabenenyanya adalah
milik penjaga kantor.
Pada kesempatan yang sama, bupati Kerinci memerintahkan
agar kandang ayam tersebut dibongkar, karena merusak pemandangan dan
lingkungan perkantoran. Selain itu, bupati juga menekankan kepada kepala
BKD Kerinci, agar tenaga honorer mempergunakan seragam stelannya.
Di Disdukcapil, Bupati menemukan kepala dinas tidak berada
di kantor, alasan masih Dinas Luar. Pada sidak Di Disdukcapil, bupati
menekankan disdukcapil untuk menempelkan syarat-sayarat pengurusan KK,
KTP dan AKTE. Sehingga, masyarakat lebih mengetahui dan melengkapi
persyaratannya.
"Dalam kepengurusan tidak ada punggutan diluar ketentuan,
serta berikan pelayanan yang prima kepada masyrakat, saya tekankan agar
tenaga honorer gunakan seragam stelan, sehingga masyarakat bisa
membedakan antara PNS dam Honorer, kalau ada yang melanggar akan saya
tindak tegas," ungkap Adirozal.
Bupati melanjutkan Setidaknya, Ke kantor Pemerintah Desa
(Pemdes). Dari hasil sidak, ditemukan beberapa pegawai yang tidak
ngantor, dengan rincian, 1 sakit dan 2 izin. Bupati berharap, agar
pelayanan ditingkatkan dan tenaga honorer untuk mempergunakan seragam
stelannya. (hen)
