Kerincigoogle.com, Tebo - Sebagaimana realita
dan kondisi kabupaten Tebo pada tahun 2011 yang silam atas situasi
politik daerah yang memanas pasca pemilihan kepala daerah yaitu Bupati
Tebo yang di suguhkan di tengah-tengah ruang publik sebanyak dua kali.
Lihatlah fakta ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah
dil aksanakan di kabupaten Tebo sekiranya adalah refleksi dari mayoritas
pengharapan masyarakat kabupaten Tebo untuk periode lima tahun
mendatang.
Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tidak
terjerembab dalam kubangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai
kewajaran atas setiap pengharapan masyarakat kabupaten Tebo.
Tentunya berimplikasi terhadap kalkulasi angka kesejahteraan masyarakat..” Lihatlah fakta kabupaten Tebo dengan kuatnya nepotisme yang kental antara bupati Tebo, Sukandar,Ketua DPRD Kabupaten.Tebo dan oknum kontraktor asal daerah minoritas masyarakat Rimbo Bujang adalah kerabat dan keluarga...!!! .
“ Tak ubahnya sebuah Dinasti keluarga yang sukses mengikuti program
pemerintah yaitu transmigrasi dalam bidang perkebunan dan sukss di
tahta dalam
penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Tebo...”
Lihatlah Faktanya : Ketika sang penguasa di kabupaten Tebo di laporkan oleh masyarakatnya sendiri atas dugaan gratifikasi senilai Rp.2,75 Milyar... !!!
Pasca laporan oleh masyarakat atas dugaan gratifikasi terhadap bupati Tebo tentunya mengiring tim satgasus untuk segera mondar-mandir di kabupaten Tebo selama tiga bulan terakhir ini dan telah memanggil pihak yang terkait atas kasus tersebut.
TANGKAP DAN ADILI SEGERA BUPATI TEBO SERTA KRONI-KRONINYA ...!!!
Ironisnya kroni - kroni bupati Tebo seperti Ketua DPRD TEBO dan kontraktor asal Rimbo Bujang terseret dalam pusaran yang berbau dugaan gratifikasi.
Dan terjerembab dalam kubangan korupsi yang massive dan
sistematis, sementara perihal dugaan gratifikasi tersebut telah
di laporkan masyarakat di Kejagung dan telah di mintai keterangan
perihal aliran dana tersebut.
"KAJAGUNG RI HARUS SEGERA TUNTASKAN DUGAAN GRATIFIKASI BUPATI TEBO DIBALIK PILKADA BERKEDOK IZIN LAHAN"
1. Mendesak pemerintahan revolusi mental untuk segera mengevaluasi kinerja kejagung selaku nahkoda penegakan hukum yang lemah dalam penuntasan atas Massive nya Tindak Pidana Korupsi di kabupaten Tebo yang saat ini tengah di tangani oleh Tim Satgasus Kejagung RI.
2. Mendesak kementrian dalam negeri untuk segera menyikapi sejumlah penyimpangan atas penyalahgunaan kewenangan bupati Tebo yang nyata-nyata bodong
Lihatlah fakta sebagai mana surat kerja sama tertanggal 3
Agustus 2011 dengan mengatasnamakan bupati Tebo sementara legal formal
jabatan sebagai bupati baru akan segera di peroleh setelah tertanggal 28
Agustus 2011.
Ironi ketika pemimpin yang di hasilkan untuk
masyarakat Tebo lima tahun mendatang adalah Prematur...”
3. Mendesak PPATK untuk segera mengaudit aliran dana yang berkaitan dengan adanya dugaan grafittasi sebesar Rp. 2,75 milyar dan aliran dana pada paket proyek multy years senilai Rp. 63 milyar bermuara nantinya.
Syaiful Sulaiman
Penulis adalah Pengurus GMJJB.
Sumber : www.thejambitimes.com
Sumber : www.thejambitimes.com