Kerincigoogle.com, JAMBI – Pemekaran Kabupaten Kerini Hilir kian mengkerucut. Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci tentang persetujuan Bupati dan DPRD Kerinci untuk pemekaran pun usai dilaksanakan 18 Desember 2015 yang lalu.
Terkait hal itu, Gusrizal, Wakil Rakyat Kerinci di DPRD Provinsi Jambi, dari Partai Golkar Kerinci pun angkat bicara.
Menurut Gusrizal, sampai hari ini belum ada surat secara resmi dari eksekutif (Pemprov Jambi.red) ke DPRD Provinsi Jambi terkait pemekaran Kabupaten Kerinci Hilir.
Gusrizal mengatakan, pada prinsipnya dirinya menyetujui adanya pemekaran kabupaten paling barat Provinsi Jambi ini.
“Sampai hari ini belum ada surat resmi dari eksekutif yang masuk ke DPRD, kita pada prinsipnya kita akan mendukung dan menyetujui, ini adalah kehendak masyarakat Kerinci, kalau suratnya sudah masuk, kita akan bahas,” tegasnya ditemui Metrosakti.com di Jambi, Selasa (19/01).
Hanya saja kata Gusrizal, Pemerintah Kabupaten Kerinci harus lebih awal menyelesaikan beberapa persoalan.
Beberapa persoalan tersebut kata Gusrizal adalah batas wilayah antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Kerinci Hilir. Kemudian kata mantan aktivis mahasiswa ini, penyelesaian calon ibukota Kabupaten Kerinci Hilir juga harus menjadi perhatian serius.
“Batas wilayah harus sudah dituntas terlebih dahulu, kemudian juga calon ibukota, jangan sampai persoalan ibukota ini menjadi persoalan serius di kemudian hari,” katanya.
Bagaimana dengan aset Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci Hilir? Gusrizal menyebut untuk masalah asset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kerinci Hilir harus diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci Hilir nantinya.
“Kalau aset yang berada di wilayah Kerinci Hilir, Itu harus diserahkan ke Kerinci Hilir,” tukasnya.
Lantas apakah ada pengaruhnya dengan aset Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungaipenuh yang saat ini belum tuntas? Gusrizal mengatakan tidak ada pengaruhnya. “Itu masalah antara Kabupaten Kerinci dengan Pemkot Sungaipenuh, tidak ada masalahnya dengan pemekaran Kerinci ini,” pungkasnya.
Terkait hal itu, Gusrizal, Wakil Rakyat Kerinci di DPRD Provinsi Jambi, dari Partai Golkar Kerinci pun angkat bicara.
Menurut Gusrizal, sampai hari ini belum ada surat secara resmi dari eksekutif (Pemprov Jambi.red) ke DPRD Provinsi Jambi terkait pemekaran Kabupaten Kerinci Hilir.
Gusrizal mengatakan, pada prinsipnya dirinya menyetujui adanya pemekaran kabupaten paling barat Provinsi Jambi ini.
“Sampai hari ini belum ada surat resmi dari eksekutif yang masuk ke DPRD, kita pada prinsipnya kita akan mendukung dan menyetujui, ini adalah kehendak masyarakat Kerinci, kalau suratnya sudah masuk, kita akan bahas,” tegasnya ditemui Metrosakti.com di Jambi, Selasa (19/01).
Hanya saja kata Gusrizal, Pemerintah Kabupaten Kerinci harus lebih awal menyelesaikan beberapa persoalan.
Beberapa persoalan tersebut kata Gusrizal adalah batas wilayah antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Kerinci Hilir. Kemudian kata mantan aktivis mahasiswa ini, penyelesaian calon ibukota Kabupaten Kerinci Hilir juga harus menjadi perhatian serius.
“Batas wilayah harus sudah dituntas terlebih dahulu, kemudian juga calon ibukota, jangan sampai persoalan ibukota ini menjadi persoalan serius di kemudian hari,” katanya.
Bagaimana dengan aset Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci Hilir? Gusrizal menyebut untuk masalah asset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kerinci Hilir harus diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci Hilir nantinya.
“Kalau aset yang berada di wilayah Kerinci Hilir, Itu harus diserahkan ke Kerinci Hilir,” tukasnya.
Lantas apakah ada pengaruhnya dengan aset Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungaipenuh yang saat ini belum tuntas? Gusrizal mengatakan tidak ada pengaruhnya. “Itu masalah antara Kabupaten Kerinci dengan Pemkot Sungaipenuh, tidak ada masalahnya dengan pemekaran Kerinci ini,” pungkasnya.
Sumber : Metrosakti.com
