Kerincigoogle.com, MUARA BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengalokasi dana Bantuan Politik (Banpol) untuk partai politik yang memilik kursi di parlemen. Namun dana Banpol untuk Partai Golkar dan PPP di Bungo teracam hangus. Pasalnya, keduanya partai ini dilanda konflik internal ditingkat pusat.
Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol dan BPBD Bungo, Indones kepada Jambiupdate.co mengaku, dirinya mengaku mendapat arahan dari Mendagri agar menahan bantuan dana untuk Golkar dan PPP karena sampai saat ini masih dilanda dualisme.
“Kita tidak bisa memastikan saat ini seluruh parpol akan bisa mencairkan bantuan itu. Jika dulu (2015, red) Golkar dan PPP memang telah mencairkan sebagain dana bantuan, tahun ini kita tidak bisa memberikan rekomendasi pencairan karena ada intruksi dari Mendagri. Jika tidak ada juga kejelasan dari pusat, kemungkinan dana bantuan itu akan hagus,” katanya.
Untuk tahun 2016 ini menurutnya, baru dua partai yang telah melengkapi persyaratan pencairan yakni PKS dan Demokrat. Sementara 10 partai lainya belum menyerahkan persyaratan.
“Sejauh ini baru PKS dan Demokrat yang menyerahkan SPJ tahun lalu. Selain itu ada beberapa berkas harus kita kembalikan karena belum lengkap. Ada juga beberapa partai yang sama sekali belum menyerahkan syarat,” tuturnya.
Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol dan BPBD Bungo, Indones kepada Jambiupdate.co mengaku, dirinya mengaku mendapat arahan dari Mendagri agar menahan bantuan dana untuk Golkar dan PPP karena sampai saat ini masih dilanda dualisme.
“Kita tidak bisa memastikan saat ini seluruh parpol akan bisa mencairkan bantuan itu. Jika dulu (2015, red) Golkar dan PPP memang telah mencairkan sebagain dana bantuan, tahun ini kita tidak bisa memberikan rekomendasi pencairan karena ada intruksi dari Mendagri. Jika tidak ada juga kejelasan dari pusat, kemungkinan dana bantuan itu akan hagus,” katanya.
Untuk tahun 2016 ini menurutnya, baru dua partai yang telah melengkapi persyaratan pencairan yakni PKS dan Demokrat. Sementara 10 partai lainya belum menyerahkan persyaratan.
“Sejauh ini baru PKS dan Demokrat yang menyerahkan SPJ tahun lalu. Selain itu ada beberapa berkas harus kita kembalikan karena belum lengkap. Ada juga beberapa partai yang sama sekali belum menyerahkan syarat,” tuturnya.
Sumber : Jambiupdate.co
