Seperti di Muaro Jambi misalnya, ada Ivan Wirata (IW) dan Masnah Busro yang sama-sama memastikan memastikan menjadi orang nomor satu. Di Sarolangun ada M Madel dan Cek Endra (CE). Kemudian di Tebo, selain Sukandar ada Poprianto dan beberapa kader lainnya.
Tentu Golkar harus memilih salah satu kader yang akan diusung. Bagi kader yang tak diusung, namun tetap memilih maju melalui partai lain, maka Golkar mengancam akan memberikan sanksi.
“Jika kader tidak mematuhi keputusan DPP, jelas ada sanksi, bisa pemberhentian dari pengurus, kalau di dewan bisa di PAW. Karena siapa yang diusung, itu kewenangan pusat, berarti kader itu tidak patuh,” ujar Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi ini mencontohkan, misalnya di Muaro Jambi Golkar ternyata mengusung Masnah, Ivan yang juga kader Golkar harus legowo. Demikian juga sebaliknya, jika Golkar mengusung Ivan, selaku kader Masnah tentu harus menerima keputusan partai.
“Kalau Ivan tidak patuh kita laporkan kepada Ketua Soksi pusat, begitu juga Masnah kalau Golkar mengusung Ivan, dia harus terima. Kader itu harus patuh terhadap partai, itu kewajiban,” terangnya.
“Karena dalam memutuskan siapa yang diusung kita juga tidak sewenang-wenang. Pasti ada dasarnya, misalnya survei atau meminta masukan dari masyarakat. Kalau kader membangkang berarti dia tidak loyal, di situ tunjukkan loyalitas sebagai kader,” sambungnya. (aiz)
Sumber : Jambiupdate.com
