Kerinci - Kegiatan Study Banding 285 kepala desa di kabupaten Kerinci, dapat sorotan dan kritikan dari anggota dewan dan pejabat di lingkup pemkab Kerinci.
Study Banding yang dijadwalkan selama 4 hari ini, diperkirakan mencapai 1,7 Milyar dari Anggaran Dana Desa (ADD). Data yang diterima untuk satu kepala desa menelan anggaran sebanyak Rp. 6,1 juta.
Selain itu, kegiatan Study Banding, dilaksanakan akhir tahun, saat banyaknya kegiatan pembangunan di desa-desa. Meskipun realisasi kegiatan pembangunan belum mencapai 50 persen. Selain itu, dewan sebut untuk kegiatan ini, tidak melalui pengesahan dewan. Sehingga, dewan menilai kebijakan tersebut dianggap terlalu monoton dan memaksakan diri.
Ketua Komisi II DPRD Kerinci, Yuldi Herman, politisi PAN, mengaku kecewa akan adanya kebijakan Study Banding ini. "Kami tidak melarang Study Tour, tapi sesuaikan jadwalnya, jangan akhir tahun, sementara kegiatan belum selesai seratus persen," kritik Yuldi Herman.
Selain itu, dia juga menyayangkan Pemerintah Desa, yang mengizinkan Study Banding ini. "Kami tidak pernah mengesahlan anggaran Study Banding Kades, kalau dana ADD yang digunakan apa tidak lebih baik dimanfaatkan untuk pelaksanaan program lain," terangnya.
Sementara itu, Kepala DPPKAD Kerinci, Jarizal, menilai Study Banding kepala desa ini, tidak tepat waktu. Kalimat yang dilontarkannya, bukan tanpa alasan, karena penggunaan dan realisasi dana desa belum mencapai 50 persen, sementara waktu hanya 1,5 bulan.
"Saat ini baru akan memasuki tahap dua, sebagian dari desa sudah mengajukannya, tapi belum pencairan," sebut Jarizal.
Wakil ketua Forum Kades Kerinci, Jonson, mengaku kegiatan Study Banding Kades ke Yogayakarta, sudah disetujui Pemdes dan Bupati Kerinci. Untuk keberangkatannya Para Kades dibagi dua gelombang keberangkatan, pertama ke Yogyakarta dan gelombang selanjutnya belum ditetapkan.
"Gelombang pertama 151 kades, untuk anggarannya yakni menggunakan SPPD dari ADD masing-masing. Seperti biaya transportasi, sewa hotel dan uang saku sebesar Rp. 6,1 juta," sebut dia.
Berkaitan dengan kegiatan ini, Kepala BPMPPPD dan KB Kerinci, Adli, kepada wartawan menyebutkan, pihaknya hanya sebagai Fasilitator. Penuturan dia, Tujuan kegiatan ini, agar Kades bisa melihat perkembangan industri rumah tangga dan sistem pemberdayan masyarakat dan perkembangan BUMDes di Yogyakarta.
"kita berharap, hasilnya bisa diterapkan disini, selain itu, supaya ada motivasi Kades untuk berusaha meningkatkan PAD desanya dan tidak tergantung pada anggaran pemerintah saja", harapannya. (Ralat/ hen F)
Study Banding yang dijadwalkan selama 4 hari ini, diperkirakan mencapai 1,7 Milyar dari Anggaran Dana Desa (ADD). Data yang diterima untuk satu kepala desa menelan anggaran sebanyak Rp. 6,1 juta.
Selain itu, kegiatan Study Banding, dilaksanakan akhir tahun, saat banyaknya kegiatan pembangunan di desa-desa. Meskipun realisasi kegiatan pembangunan belum mencapai 50 persen. Selain itu, dewan sebut untuk kegiatan ini, tidak melalui pengesahan dewan. Sehingga, dewan menilai kebijakan tersebut dianggap terlalu monoton dan memaksakan diri.
Ketua Komisi II DPRD Kerinci, Yuldi Herman, politisi PAN, mengaku kecewa akan adanya kebijakan Study Banding ini. "Kami tidak melarang Study Tour, tapi sesuaikan jadwalnya, jangan akhir tahun, sementara kegiatan belum selesai seratus persen," kritik Yuldi Herman.
Selain itu, dia juga menyayangkan Pemerintah Desa, yang mengizinkan Study Banding ini. "Kami tidak pernah mengesahlan anggaran Study Banding Kades, kalau dana ADD yang digunakan apa tidak lebih baik dimanfaatkan untuk pelaksanaan program lain," terangnya.
Sementara itu, Kepala DPPKAD Kerinci, Jarizal, menilai Study Banding kepala desa ini, tidak tepat waktu. Kalimat yang dilontarkannya, bukan tanpa alasan, karena penggunaan dan realisasi dana desa belum mencapai 50 persen, sementara waktu hanya 1,5 bulan.
"Saat ini baru akan memasuki tahap dua, sebagian dari desa sudah mengajukannya, tapi belum pencairan," sebut Jarizal.
Wakil ketua Forum Kades Kerinci, Jonson, mengaku kegiatan Study Banding Kades ke Yogayakarta, sudah disetujui Pemdes dan Bupati Kerinci. Untuk keberangkatannya Para Kades dibagi dua gelombang keberangkatan, pertama ke Yogyakarta dan gelombang selanjutnya belum ditetapkan.
"Gelombang pertama 151 kades, untuk anggarannya yakni menggunakan SPPD dari ADD masing-masing. Seperti biaya transportasi, sewa hotel dan uang saku sebesar Rp. 6,1 juta," sebut dia.
Berkaitan dengan kegiatan ini, Kepala BPMPPPD dan KB Kerinci, Adli, kepada wartawan menyebutkan, pihaknya hanya sebagai Fasilitator. Penuturan dia, Tujuan kegiatan ini, agar Kades bisa melihat perkembangan industri rumah tangga dan sistem pemberdayan masyarakat dan perkembangan BUMDes di Yogyakarta.
"kita berharap, hasilnya bisa diterapkan disini, selain itu, supaya ada motivasi Kades untuk berusaha meningkatkan PAD desanya dan tidak tergantung pada anggaran pemerintah saja", harapannya. (Ralat/ hen F)
